APBN
ekspansif; HUTANG pemerintah Tidak Jahat!
Pembangunan, benar atau tidak pasti adalah beban terberat sebuah
bangsa. Kehidupan dan kemakmuran sebuah bangsa bergantung pada mahir tidaknya
denyut pembangunan ini menjalar ke seluruh wilayah. Mewujudkan pembangunan
(perubahan kearah yang lebih baik) tidak mungkin tanpa ongkos. Untuk itulah
keuangan Negara dibutuhkan. Secara khusus ia akan mendukung tercapainya
pembangunan. Yang berarti mendukung tercapainya cita-cita dan tujuan berbangsa
dan bernegara
Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, Keuangan
Negara tentunya menjadi senjata utamanya. Apabila program-program pemerintah
dianalogikan sebagai sebuah pistol, maka keuangan Negara tersebut adalah
pelurunya. Sebagai penentu tepat atau tidaknya sasaran yang akan ditembak.
Hanya saja, namanya juga pistol. Mulai dari menarik pelatuk sampai peluru
ditembakkan, akan mengundang perhatian banyak orang. Sementara, ada dua alasan
dibalik rasa penasaran tersebut, yang pertama kepada siapa peluru ditembakkan.
kedua, apa alasannya..?
Program-program dan kebijakan pemerintah, yang
membutuhkan keuangan untuk menyelenggarakan nya. Sehingga seringkali muncul
kritikan dari rakyat selaku investor yg nanti akan memetik hasilnya. Sesuai
dengan analogi pistol diatas.
Kritik yg baik, tentu sangat dibutuhkan. Namun sangat
disayangkan apabila kritik disampaikan tidak didasari ilmu dan bukti yg
konkret. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang uang kita[1]
perlu ditingkatkan.
Kembali lagi,
Karena tujuan keuangan Negara adalah mencapai garis finish kesejahteraan
rakyat. Maka tidak berlebihan apabila menyertakan masyarakat untuk melihat
darimana uang kita, dan untuk apa
saja penggunaanya.
Ekspansif
bukan berarti boros
Kebijakan fiskal bagi keuangan Negara, berperan
sebagai pengarah kemana denyut keuangan Negara tersebut akan menjalar. Adanya
kebijakan fiskal diharapkan dapat mengarahkan penggunaan uang kita secara pas—tidak
berlebihan, alokasi yg tepat dan outcome yang diperoleh sesuai dengan cost yg dikeluarkan.
Ekspansif, dimaknai sebagai kebijakan fiskal yg tujuan akhirnya
ialah meningkatkan output perekonomian. Berarti, hasil dari pembangunan itu
sendiri diharapkan ada dan terus meningkat.
Konsekuensinya,
pemerintah membutuhkan dana yg lebih besar untuk melakukan pembangunan. Kembali
lagi, faktor utama dari pembangunan ini yakni output nya yg harus melimpah.
Dalam
konteks ini, pemerintah bukan berarti boros dan menghamburkan uang rakyat.
Karena hasil-hasil penggunaan uang tersebut yg terus diperhatikan dan
ditingkatkan setiap tahunnya.
Akibat
dari kebutuhan anggaran yg besar, dibutuhkan lah hutang dan pinjaman. Baik yg
berwujud surat berharga, obligasi, maupun lainnya.
Pemerintah
"Hutang Negara semakin banyak, kemampuan membayar pun semakin stabil"
Tidak dapat dipungkiri,
mulai dari tahun 2014-2019 kebijakan fiskal yg dianut Indonesia adalah
kebijakan fiskal ekspansif. Untuk tahun 2019 sendiri telah menjadi keputusan
mutlak presiden pada penyampaian nota keuangan pada tanggal 16 Agustus Kemarin.[2]
Dari data kementerian
keuangan jumlah hutang pemerintah mulai tahun 2014 naik secara signifikan,
diikuti naiknya kualitas pembangunan yg dilakukan pemerintah. Data pada bulan
Juli 2018 hutang pemerintah menyentuh angka 4.253 triliun. Jumlah
tersebut naik Rp 26 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 4.227 triliun.[3]
Kabar
baiknya, peningkatan nominal hutang tersebut sudah diikuti kemampuan pemerintah
dalam menilai dan menghitung langkah-langkah pembayaran bahkan pelunasan hutang
tersebut dengan semakin baik pula. Pemerintah lebih teliti dalam melihat resiko
pembiayaan utang bahkan per satu jenis hutang yg dimiliki.
Kawal
penggunaan uang kita
Hutang pemerintah hadir sebagai konsekuensi postur APBN kita.
dengan adanya hutang, kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi. Tentunya, titik
final dalam hal ini adalah tercapainya kesejahteraan rakyat. Sehingga, tidak
berlebihan apabila rakyat Indonesia turut mengawal penggunaan uang Negara.
Tanggung jawab membawa Indonesia mencapai tujuan berbangsa tidak
pilih kasih hanya menumpang di bahu penyelenggara Negara (pemerintah). Tetapi
beban tersebut ada di pundak seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah
dengan Menghadapi meningkatnya denyut pembangunan di Indonesia, sejalan dengan
meningkatnya uang kita, yang salah satu sumber pendapatannya dari hutang
pemerintah dengan kritis dan bijak.
Menteri keuangan, ibu sri mulyani dalam wawancaranya bersama katadata.co.id pernah berujar ”Netijen
Indonesia, kalau misalnya tahun ini Negara menggunakan 2,200 T untuk belanja,
mari sama-sama dengan saya kita cari dimana uang tersebut. Sehingga kita bisa
tahu dan bisa mengatakan uang 1 Rupiah ini bisa membuat orang- produktif, tidak
miskin dan bahkan menyekolahkan anaknya. Orang-orang tersebutlah yang nantinya
akan bisa mengurus dirinya sendiri dan berkontribusi pada perekonomian.”[4]
Keuangan
Negara, inklusif untuk kesejahteraan rakyat
Dengan
melakukan pengawalan dan realisasi kebijakan pengelolaan keuangan Negara, besar
harapan keuangan Negara dapat tumbuh dan semakin meningkat setiap tahunnya.
Pertumbuhan yang dimaksud, diharapkan dapat menyokong pembangunan dan membawa
bangsa Indonesia ke masa kejayaannya dan kemakmuran dapat sebanyak-banyaknya
dinikmati rakyat.
Inklusif berarti banyak orang yang
berpartisipasi dan menikmati. Warga Negara diminta untuk aktif, tidak hanya
diam. Sehingga kesejahteraan akan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Sejalan dengan apa yang disampaikan menteri keuangan Indonesia di
pidatonya tentang peran APBN dalam mewujudkan Negara Indonesia di depan Gubernur
Bank Indonesia, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) seluruh Indonesia
di Gedung Thamrin, kantor Bank Indonesia, Jakarta pada Jumat (17/11/2017)
“Menciptakan suatu kondisi ekonomi dimana dia terus mengalami
pertumbuhan,.tidak hanya sekedar tumbuh, namun juga dia harus lebih berkualitas
baik yaitu menciptakan secara inklusif artinya makin banyak yang bisa
mengikuti, berpartsipasi dan menikmati pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan
harus berkelanjutan,” papar Menkeu.[5]
Tanpa
pengelolaan yang cerdas, penerimaan Negara yang melimpah pun tidak akan
berguna. Ditambah lagi fakta bahwa sebenarnya Negara kita memiliki sumber daya
alam melimpah namun masih kekurangan sumber daya manusia yang dapat mengolahnya
dengan baik. Maka jelas, pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan masyarakat
Indonesia sendiri masih harus bekerja keras mengawal manajemen keuangan
sehingga keuangan Negara dapat benar-benar bermanfaat untuk pembangunan bangsa,
agar keuangan Negara dapat mengalami pertumbuhan. Tumbuh yang bukan hanya
tumbuh saja, tetapi dapat mengikutsertakan lebih banyak orang sebagai
partisipan maupun penikmat hasil pembangunan, tumbuh secara inklusif.
[1]
Istilah APBN yang dicetuskan kemenkeu
[2]
Informasi diperoleh dari
website kemenkeu
[3]
Data dari website kompas.com
berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko
Kementerian Keuangan Luky Alfirman
[4]
Video Wawancara diupload di
wesbsite kementerian keuangan dengan judul “Bicara utang Indonesia”
[5]
Dikutip dari website kemenkeu, artikel berita berjudul ”Menkeu : setiap kita memegang
peran untuk mewujudkan cita-cit negara”
